Di penghujung masa jabatannya, DPR-RI periode 2009 – 2014 diperkirakan akan segera mengesahkan RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat MUI dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta (Rabu, 11 Sept. 2014) menegaskan bahwa pihaknya mendukung disahkannya RUU JPH menjadi undang-undang.
Namun, seperti disampaikan Ketua MUI, Drs. H. Amidhan, DPR maupun pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengesahkan RUU JPH untuk menghindari terjadinya kekeliruan pencantuman pasal-pasal di dalam RUU tersebut. Terlebih lagi, waktunya sekarang sudah sangat mepet di mana DPR sekarang sudah akan segera berakhir.

Meski begitu, jika RUU JPH tetap akan disahkan sebagai UU, maka MUI menegaskan kembali sikapnya bahwa dalam penjaminan produk halal yang terdiri dari penetapan standar, pemeriksaan produk, penetapan fatwa dan penerbitan sertifikasi halal, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak bisa dipisahkan. Amidhan mengharapkan agar pihak-pihak terkait dapat mengakomodasi peran MUI dalam menjalankan sertifikasi halal.
Sementara itu, di tempat yang sama Direktur LPPOMMUI Ir. Lukmanul Hakim. MSi., menegaskan bahwa siapapun hendaknya tidak menjadikan masalah halal sebagai alat bargaining dalam perdagangan internasional. “Halal haram adalah ranah aqidah sehingga tak bisa dinegosiasikan. MUI telah memegang amanah tersebut selama bertahun-tahun,” tukasnya. (sumber: halalmui.com/10/9/2014)