Larangan TKA Dipertanyakan

Pemerintah melarang tenaga kerja asing yang berprofesi sebagai guru agama dan dosen teologi dari semua agama untuk bekerja di Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan penyebaran paham-paham radikalisme.
“Kami menutup pintu untuk TKA (tenaga kerja asing—red.) yang berprofesi guru atau dosen agama maupun dosen teologi. Ini sebagai salah satu upaya menghindarkan lembaga agama tidak dijadikan lahan persemaian ide atau kaderisasi yang radikal,” kata Menaker M Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, dikutip.

Hanif mengatakan, melalui kebijakan itu pemerintah menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan tidak boleh dijadikan tempat penyemaian benih-benih radikalisasi di kelompok agama manapun.
Larangan itu sudah diimplementasikan dalam dua bulan terakhir yaitu melalui revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.40 tahun 2012 tentang jabatan-jabatan yang tertutup bagi TKA. “Radikalisme agama apapun tidak boleh berkembang di Indonesia. Anak-anak Indonesia harus memperoleh pendidikan agama sesuai dengan kultur Indonesia dan kebhinnekaan,” kata Hanif.
Implementasi aturan itu akan dilakukan Kemnaker dengan menggandeng pihak sektoral yang juga ikut memberikan rekomendasi, seperti Kementeriaan Agama (Kemenag). “Regulasi itu sudah ada dan langsung disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait. Setelah itu tinggal didampingi secara bersama dengan melakukan pengawasan di lapangan,” kata Hanif.
Pekatihan ke Oxford
Menariknya, di saat pemerintah melarang guru asing masuk Indonesia dengan alasan takut radikalisme, justru di saat yang sama mengirim guru-guru agama untuk mendapat pelatihan toleransi di Barat.
Sebelum ini, sedikitnya 30 orang guru Pendidikan Agama Islam dari TK, SD, SMP, sampai SMA dari beberapa propinsi di Indonesia mengikuti program Pelatihan Pengayaan Teknik dan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh University of Oxford, Inggris, dari tanggal 8-12 Desember.
Mereka merupakan pilihan dari sekitar 400 guru dari seluruh Indonesia yang mencalonkan diri untuk ikut pelatihan dengan para pembimbing dari Jurusan Pendidikan Universitas Oxford.
Dengan mendapat pelatihan toleransi dan multikulturalisme, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin berharap guru agama bisa kritis, ujarnya dikutip Antara bulan lalu.
Sementara itu, Imam Masjid Istiqlal, Mustafa Ali Yakub menilai larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang guru agama asing hanya alasan palsu yang dibuat-buat saja. “Itu cuma alasan palsu yang dibuat-buat oleh mereka,” kata Mustafa kepada ROL, Senin (5/1).
Kiai Mustafa mengatakan, guru agama asing tidak menyebabkan masalah yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Namun, Mustafa menilai larangan tersebut sangat tidak menghargai dosen atau guru agama asing yang telah berjasa bagi pendidikan di Indonesia.
Ia juga mempertanyakan pemerintah untuk membuktikan bahwa adanya radikalisme yang disebarkan oleh guru agama asing. “Larangan itu sangat tidak menghargai guru agama asing dari negara Muslim di seluruh dunia, belum ada buktinya” ujar Mustafa.
Kiai Mustafa sangat khawatir, langkah pemerintah dalam mengajukan larangan guru agama asing merupakan bentuk dari pelaksanaan protokol zionisme nomor 14. Mustafa menjelaskan protokol tersebut berisi tentang penghapusan seluruh agama di dunia kecuali Yahudi. “Sangat lebih berbahaya bila larangan tersebut nantinya direalisasikan,” tegas Mustafa. (w-islam/sumber: hidayatullah/ROL)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>