Pegiat hukum dan politik Islam di Aceh, Muksalmina Mta menilai aktivis perempuan yang mengkritik pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinilai karena tak mengerti dan paham syariat Islam.
Bantahan terhadap aktivis perempuan disampaikan menanggapi pernyataan Raihan Diani mantan Ketua Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD) dalam acara diskusi di Bakoel Café Cikini, Jakarta Jumat (16/01/2015).

“Saya sangat kecewa atas tuduhan Raihan Diani yang mengatakan bahwa Syari’at Islam bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat di Aceh terutama pihak perempuan. Atas dasar apa dikatakan syari’at Islam bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat?”, demikian pernyataan Muksalmina menanggapi pernyataan Raihan Diani yang menuduh hukum syariah yang ditegakkan di Aceh kini acapkali menghasilkan ketegangan saat menjadi pembicara diskusi bertema “Syariah Islam di Aceh dan Kesejahteraan Perempuan” di Jakarta belum lama ini. [Baca: Aktivis Perempuan Sebut Syariah Di Aceh Penyebab Ketegangan]

“Kesejahteraan yang bagaimana sebenarnya dimaksud oleh Raihan tersebut? Apakah kesejahteraan untuk memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi orang di Aceh untuk melakukan apa saja seperti kebebasan di Negara-Negara Barat?” ujarnya dalam rilis yang dikirim ke redaksi hidayatullah.com, Senin (19/01/2015).

Menurutnya, para aktivis perempuan Aceh dinilai tidak paham tentang Islam dan syariat itu sendiri. Jika benar mereka mengerti, parti mereka paham konsep dan aturan-aturan yang ada dalam Islam, termasuk menyangkut tentang kesejahteraan bagi setiap orang.

“Jika mereka belum melaksanakan seperti beberapa pertanyaan saya di atas, berarti mereka tidak layak mengatakan bahwa syariat Islam bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat khususnya perempuan di Aceh.”

“Tuduhan-tuduhan Raihan tersebut sangat tidak berbobot dan tidak punya solusi yang ingin disampaikan, dan saya kira Raihan dan kawan-kawannya hanya sedang mencari nama di publik, “ ujarnya.

Menurutnya, dengan menuduh syariat Islam bukan solusi di Aceh, mereka (Raihan dan aktivis perempuan, red), ingin menjadi pusat kecaman publik agar menjadi jalan pintas mencapai popularitas, khususnya meraih simpati Barat.

“Ini merupakan triknya supaya masyarakat di Aceh mengecam atas pernyataan Raihan, yang sehingga jadi pusat perhatian Barat bahwa dia sedang memperjuangkan gender Barat dan menolak syari’at Islam di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, aktivis perempuan yang mengecam syariat di Aceh minim dalam mempelajari UUD 1945, dan beberapa undang-undang yang menyangkut dengan kekhususan Aceh. Seharusnya jika ada pelaksanaan syariat di Aceh yang bertentangan dengan undang-undang, mereka memberikan usulan secara terperinci, bukan memberikan tuduhan yang hanya sebatas pemikiran yang kurang mendasar.

“Seharusnya mereka memberikan masukan-masukan terhadap konsep syari’at Islam kepada pemerintah Aceh bukan malah meminta syariat Islam dicabut. (sumber: hidayatullah/19/1/2015)