Pemerintah Yahoon menolak keputusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki tuduhan bahwa pejabat keamanan negara itu telah menyiksa, memperkosa, membunuh etnis Muslim Rohingya.

Kementerian Luar Negeri Myanmar hari Ahad menegaskan, ia menghalangi penyelidikan yang didukung PBB dan menggambarkan penyelidikan akan memperburuk konflik di negara itu. “Pendirian misi pencarian fakta internasional akan menambah lebih banyak keburukan daripada menyelesaikan masalah itu,” katanya dikutip AFP.

”Myanmar telah memisahkan diri dari resolusi secara keseluruhan,” demikian bunyi pernyataan kementerian Luar Negeri terkait penolakan penyelidikan PBB. ”Keputusan itu tidak sesuai dengan situasi yang kompleks dan menantang di wilayah dan situasi nasional,” dikutip surat kabar yang dikelola pemerintah Myanmar.

Pemerintah Myanmar menegaskan akan menetapkan rencana aksi yang jelas untuk pelaksanaan rekomendasi interim yang dibuat oleh komisi terkait yang dipimpin Kofi Annan mantan Sekjen PBB.

Sementara itu, Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia, Phil Robertson, mengatakan ada pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di negara bagian Rakhine, terutama tentang perilaku militer. Dia juga menyayangkan sikap Aung San Suu Kyi yang hanya diam dan terkesan membiarkan pelanggaran HAM terhadap komunitas Rohingya terjadi.

Menurutnya, pemerintah sipil harus membiarkan penyelidik internasional melakukan pekerjaan mereka untuk mengungkapkan apakah pasukan keamanan Myanmar telah melakukan kejahatan.

”Namun, jika Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya berusaha untuk memblokir penyelidikan, maka mereka harus mengakui bahwa di mata masyarakat internasional, mereka akan menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Myanmar pernah melakukan penyelidikan sendiri atas kejahatan di Rakhine, namun kelompok hak asasi dan PBB menolak komite itu.

Tindakan keras militer yang diluncurkan Oktober lalu setelah pemberontak menyerang pos pemeriksaan perbatasan dan membunuh sembilan tentara telah menyebabkan puluhan ribu etnis Rohingya terpaksa melarikan diri di perbatasan Bangladesh. PB sebelumnya menyatakan akan menyelidiki kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

Mengutip laporan BBC, dari 101 wanita yang di wawancara, 52 diantaranya menyatakan telah diperkosa atau mengalami kekerasan seksual dari pasukan keamanan Myanmar. Suu Kyi melalui beberapa pernyataan sebelumnya sempat membantah kejadian seperti itu dan menegaskan pasukan keamanan Myanmar tidak akan berbuat seperti yang dilaporkan dan selalu mengikut lunas hukum negara itu.

Namun, juru bicara Suu Kyi mengatakan kepada BBC, pernyataan terakhir adalah sangat serius dan petugas akan pemerintah negara itu akan bertindak. Investigasi PBB ini sebagai hak asasi manusia bagi mendapatkan hak sewajarnya terhadap etnis Rohingya ini khususnya dakwaan pelanggaran oleh militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya Muslim di Myanmar.

Sekitar 70.000 etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk enam bulan lalu, dan kini PBB sedang mengumpulkan deklarasi pemerkosaan serta pembunuhan yang dilakukan secara besar-besaran. Bulan lalu, PBB menerbitkan laporan khusus setelah mengadakan wawancara dengan lebih dari 200 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

Hampir setengah dari mereka yang diwawancarai mengakui ada antara anggota keluarga mereka telah dibunuh oleh pihak keamanan Mynamar. (sumber: hidayatullah)