Organisasi untuk Kerjasama Islam (OKI) hari Ahad mengecam pemerintah Myanmar atas ‘tindakan kekerasan sistematis’ terhadap minoritas Muslim Rohingya dan meminta pemerintah untuk mengizinkan misi pencari fakta oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Organisasi tersebut menginginkan agar badan internasional menyelidiki semua pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan membawa pelaku kekejaman kepada masyarakat Rohingya ke pengadilan internasional.

Keputusan tersebut dibuat oleh anggota OKI pada pertemuan kepala negara dan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam Pertama mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (1st OIC Summit on Science, Technology and Innovation), yang berlangsung di Astana, Kazakhstan, Ahad, (10/09/2017).

Pertemuan tersebut juga mengungkapkan keprihatinan serius atas kekejaman sistematis Myanmar terhadap orang-orang Muslim Rohingya di negara tersebut yang menyebabkan lebih dari 270.000 Muslim melarikan diri ke Bangladesh.

Pertemuan tersebut mendesak pemerintah Myanmar untuk mengatasi penyebab sebenarnya dari masalah tersebut, termasuk penolakan hak kewarganegaraan yang telah menyebabkan negara tersebut tanpa negara dan menolak hak mereka.

Menurut sebuah laporan oleh Ketua OKI pada pertemuan tersebut, badan Islam tersebut juga mendesak pemerintah Myanmar untuk segera melakukan tindakan agar para pengungsi Rohingya kembali ke wilayah mereka di Rakhine.

Pertemuan tersebut juga menyambut baik rekomendasi Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB, Kofi Annan.

Di antara mereka, komisi tersebut menyarankan agar Pemerintah Myanmar mengambil langkah tegas untuk mengakhiri pemisahan paksa antara Muslim Rakhine dan Muslim Rohingya, memastikan akses kemanusiaan tanpa batas di seluruh wilayah, menangani masalah negara manapun, merevisi Undang-undang Kewarganegaraan 1982, menghapus kebebasan bergerak dan membawa para pelaku kejahatan hak asasi manusia terhadap keadilan

Selain itu, OKI juga mendesak semua negara anggota untuk berpartisipasi dalam usaha masyarakat internasional untuk memberantas pembatasan kebebasan bergerak di wilayah Rakhine dan memastikan proses penyaringan kewarganegaraan secara transparan serta akses terhadap layanan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Anggota KTT tersebut juga sepakat untuk mengkoordinasikan pengiriman bantuan lebih lanjut, terutama makanan dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar.

Ketua OKI yang saat ini dipegang Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyuarakan kecaman yang paling keras terhadap kebijakan pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Recep Tayyip Erdogan mendorong negara-negara Muslim untuk “menggunakan segala cara yang ada” untuk menghentikan “kekejaman” yang dilakukan kepada warga Rohingya.

“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk mencegah bantuan kemanusiaan tidak tersalurkan dengan baik,” kata Presiden Erdogan dalam sesi pembuka KTT Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di ibu kota Astana, Kazakhstan.

Erdogan mengatakan Turki telah menawarkan bantuannya. Dia juga berharap pemerintah Bangladesh mengakui adanya kekerasan dan membantu umat Muslim Rohingya yang melarikan diri menuju Bangladesh.

“Organisasi Internasional dan kita sebagai negara Muslim harus berjuang bersama dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk menghentikan kekejaman yang ada,” Presiden Erdogan menyampaikan.

Salah satu poin kesepakatan negara negara OKI adalah melakukan proyek bersama untuk bisa mengentaskan persoalan Rohingya. Selain untuk menyelesaikan perselisihan, poin kesejahteraan dan pemenuhan hak hidup Rohingya menjadi poin utama kesepakatan.

Negara negara OKI tersebut sepakat untuk bersama sama melakukan langkah strategis untuk bisa menyelesaikan kasus Rohingya. Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev mengatakan selain bersama-sama melakukan penyelesaian, negara-negara yang tergabung di OKI menyepakati agar semua negara bisa melakukan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan hak hidup rakyat Rohingya.

Nazar mengatakan ke depan negara negara OKI bisa melakukan kerja sama proyek dengan Myanmar untuk bisa membangun pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk warga Rohingya. Nazar mengatakan hal ini penting agar potensi konflik bisa ditekan dikemudian hari.

“Program seperti peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, sekolah vokasi bisa menjadi salah satu program yang diusung bersama untuk warga Rohingya,” ujar Nazar di Palace of Independen, Kazakhstan.

Organisasi Kerjasama Islam(OKI) saat ini beranggotakan 57 Negara anggota yang masing-masing memiliki perwakilan tetap di PBB. (sumber: hidayatullah)