Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak deklarasi yang dikeluarkan para pemimpin Muslim yang menyatakan Baitul Maqdis sebagai Ibu Kota Palestina, lapor Aljazeera, Kamis (14/12/2017).

Sebagai reaksi atas deklarasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Rabu, Netanyahu mengatakan bahwa “semua pernyataan ini tidak ada pengaruhnya bagi kami”.

“Pada akhirnya kebenaran akan menang dan banyak negara pasti akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga akan memindahkan kedutaan besar mereka,” tambahnya menanggapi pernyataan yang dikeluarkan para pemimpin Muslim di KTT darurat OKI di Istanbul.

“Yerusalem bukan sekadar sebagai Ibu Kota Israel, tapi di Yerusalem (Baitul Maqdis), kita menjunjung tinggi kebebasan beribadah untuk semua agama dan kitalah yang membuat janji ini di Timur Tengah meskipun tidak ada pihak lain yang melakukannya,” ujarnya.

“Rakyat Palestina akan mengakui kenyataan dan mengusahakan perdamaian, bukan ekstremisme, dan mengakui fakta tambahan mengenai Yerusalem,” katanya.

Pada hari Rabu, OKI meminta komunitas internasional untuk mengikuti jejaknya dengan menolak pendirian AS atas Baitul Maqdis.

Trump mengumumkan pada 6 Desember lalu bahwa AS secara resmi mengakui Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.

OKI menyatakan bahwa langkah Trump sebagai pelanggaran hukum internasional

OKI juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk “mengakhiri pendudukan dan penjajah Israel” di Palestina dan menyatakan bahwa pemerintahan Trump bertanggung jawab atas “semua konsekuensi dari tindakannya yang tidak mencabut keputusan ilegal ini”.

“Kami menganggap bahwa pernyataan berbahaya ini, yang bertujuan untuk mengubah status sah kota tersebut, sebagai tidak sah dan tidak memiliki legitimasi,” demikian pernyataan OKI.

KTT luar biasa OKI di Istanbul tersebut dihadiri oleh lebih dari 20 kepala negara. Sementara Arab Saudi, dimana kantor OKI bermarkas, juga UEA, Oman dan Mesir, hanya mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri. Negara-negara lainnya, termasuk Mesir, mengirim para menteri luar negeri mereka.

Dalam KTT tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan langkah AS tersebut secara efektif “mendiskualifikasi” AS sebagai penengah yang jujur ​​dalam pembicaraan antara Israel dan Palestina.

KTT ini diselenggarakan atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah Trump menyampaikan pengumumannya yang mengakui Baitul Maqdis sebagai Ibu Kota Israel. (sumber: hidayatullah)