Penduduk di wilayah St. Gallen, Swiss, akan menggelar pemungutan suara guna memutuskan apakah larangan kondisional penggunaan penutup wajah di tempat umum bisa diterapkan.

Tahun lalu, parlemen daerah St. Gallen meloloskan RUU yang melarang orang menutupi wajahnya di tempat umum jika hal itu menimbulkan ancaman keamanan atau mengancam ketentraman publik atau agama, yang mana kondisinya akan dikaji kasus perkasus.

Larangan itu termasuk cadar atau burqa yang biasa dipakai wanita Muslim dan penutup wajah yang dipakai oleh para pelaku unjuk rasa atau demonstrasi atau untuk tujuan kriminal.

Peraturan pembatasan penggunaan penutup wajah di tempat publik itu digagas oleh organisasi-organisasi pemuda dari partai-partai Sosialis, Hijau dan Liberal-Hijau. Mereka berhasil mendapatkan 4.000 tanda tangan sehingga bisa menuntut digelarnya pemungutan suara oleh warga St. Gallen guna menentukan nasib RUU tersebut, lapor kantor berita ATS hari Senin (29/1/2018).

Masalah cadar sejak lama menjadi perdebatan publik di negara mungil nan makmur, Swiss.

Tahun 2016, wilayah Tocino menjadi canton pertama di Swiss yang mengimplementasikan larangan penggunaan burqa atau niqab di tempat publik. Larangan tersebut berlaku pula untuk turis.

Tahun lalu, warga di canton Glarus menolak memberlakukan larangan cadar. Sementara parlemen nasional Swiss juga menolak larangan cadar itu diterapkan secara nasional.

Meskipun menolak memberlakukan larangan cadar secara nasional, pemerintah Swiss memutuskan mengambil langkah lebih lunak, yaitu melarang memaksa orang lain untuk mengenakan cadar.

Sebuah survei yang dirilis bulan Januari ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Swiss mendukung larangan pemakaian cadar baik berupa burqa (cadar yang juga menutupi bagian mata) maupun niqab (cadar yang menampakkan bagian mata), lapor The Local. (sumber: hidayatullah)