Pemerintah Myanmar telah mendesak kepada Bangladesh agar berhenti memberikan bantuan kepada sekitar 6.000 warga Rohingya yang memilih menetap di perbatasan kedua negara.

Ikut melarikan diri dari Rakhine, Myanmar saat terjadi operasi militer yang memaksa 700.000 warga etnis Rohingya melintasi perbatasan, namun sebagian dari mereka memilih tinggal di wilayah tak bertuan yang ada di antara kedua negara.

Sejak saat itu mereka bergantung pada bantuan internasional yang dikirimkan melalui pemerintah Bangladesh. Dalam kesempatan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali, utusan diplomatik tinggi Myanmar, Kyaw Tint Swe secara khusus meminta penghentian pengiriman bantuan untuk Rohingya tersebut.

“Pemerintah Myanmar secara khusus meminta agar Bangladesh menghentikan pemberian bantuan kemanusiaan kepada kelompok itu.”

“Dan mengusulkan agar mengatur pasokan bantuan kemanusiaan dari pihak Myanmar,” kata kementerian luar negeri Myanmar dalam pernyataannya, dikutip channelnewsasia, Ahad (13/08/2018) malam.

Pihak Bangladesh tidak langsung berkomitmen namun menanggapi secara positif usulan Myanmar untuk melakukan survei di wilayah tanah tak bertuan. Sebelumnya, seorang menteri Myanmar pada kunjungannya ke wilayah perbatasan awal tahun ini telah memperingatkan para pengungsi akan ada konsekuensi jika mereka tidak menerima tawaran untuk kembali.

Dil Mohammad, salah satu pemimpin komunitas Rohingya di perbatasan, mengatakan kepada AFP bahwa kesulitan hidup di tanah tak bertuan tidak akan bertambah buruk meski ada tekanan dari Myanmar.

“Ada keraguan apakah Myanmar akan secara teratur memberi kami makanan dan bantuan kemanusiaan. Jika Bangladesh berhenti membantu kami dari pihak mereka, kami akan memiliki masalah besar,” katanya.

Myanmar mengklaim berkomitmen untuk kembali menerima warga Rohingya, sesuai kesepakatan repatriasi dengan Bangladesh pada November 2017. Namun hingga saat ini belum ada yang kembali.

Para pemimpin Rohingya mengatakan, tidak akan meninggalkan kamp pengungsian di Bangladesh sebelum ada jaminan keselamatan untuk mereka saat kembali ke kampung halaman di Rakhine. (sumber: hidayatullah)