Sebuah tim pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Kamis (15/11/2018) membatalkan rencana kunjungannya ke Hungaria, setelah pemerintah setempat menolak memberikan akses ke dua tempat di mana para migran dan pencari suaka ditahan.

UN Working Group on Arbritrary Detention rencananya berada di Hungaria sampai hari Jumat (16/11/2018). Para pakar yang bekerja untuk PBB itu diundang datang ke Hungaria oleh pemerintah Budapest.

Mereka bermaksud mengunjungi “zona transit” Roszke dan Tompa, dua tempat yang terletak di perbatasan Serbia, yang dicurigai sebagai tempat penahanan ilegal untuk para migran dan pencari suaka. Namun, Budapest tidak memberikan izin mereka berkunjung ke sana.

“Tidak diragukan lagi bahwa menahan para migran di “zona-zona transit” seperti itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan orang yang dijamin oleh hukum internasional,” kata Elina Steinerte dan Setondji Roland Adjovi, anggota UN Working Group on Arbritrary Detention seperti dilansir DW.

“Kami menerima sejumlah laporan kredibel perihal kurangnya pengamanan terhadap penahanan paksa di fasilitas-fasilitas tersebut yang ingin dikunjungi oleh Working Group,” imbuh mereka.

Hungaria menempatkan para migran dan pencari suaka yang memasuki wilayahnya di zona-zona transit di luar perbatasan Uni Eropa.

Para migran yang permohonan suakanya ditolak, dikirim balik ke Serbia dan dilarang kembali memasuki seluruh zona Schengen (zona bebas visa di kalangan negara anggota Uni Eropa dan beberapa negara tetangganya). Mereka yang permohonan suakanya diterima ditempatkan di zona transit dan diawasi oleh petugas keamanan, yang mana mereka sampai enam bulan tidak diperbolehkan keluar dari tempat tersebut. (sumber: hidayatullah)