Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi juga meminta Indonesia berperan aktif dalam membantu etnis Uighur di China keluar dari problem pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Ia mengatakan, politik luar negeri Indonesia bebas aktif, sehingga tidak boleh dibayang-bayangi oleh negara lain.

“Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” ujarnya kutip laman resmi DPR RI baru-baru ini.

Ia menjelaskan, konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif.

Oleh karenanya, terkait penindasan etnis Uighur, sikap politik luar negeri Indonesia tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.

“Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” tandasnya. (sumber: hidayatullah)