Ambreen Khan adalah seorang perawat tidak membuat banyak perbedaan bagi penyerangnya: Dia adalah Muslimah, dan bagi gerombolan Hindu di Punjab, itu lebih penting daripada semua pertimbangan lain.

Ketika Khan kembali ke rumahnya dari tugasnya di rumah sakit pada 10 April, setengah lusin orang mengelilingi mobilnya, mempersenjatai diri mereka dengan tongkat besi dan kayu. Kebanyakan dari mereka adalah tetangganya – orang yang dia telah kenal selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka meneriakkan cacian kepadanya. Mereka menariknya dari mobil, memukulinya dan menganiayanya. Meminta belas kasihan, dia menunjukkan kartu identitasnya dan meminta untuk dapat bergerak bebas, mereka mengejeknya. “Kembali ke Pakistan, dan lakukan tugasmu di sana,” satu lelaki meneriakinya, menurut laporan polisi.

“Saya khawatir kehidupan saya di sini sekarang,” kata Khan. “Rasanya tidak seperti rumah. Seperti di negara lain.”

Sebagai kelompok minoritas terbesar di India, Muslim telah lama menghadapi marjinalisasi sosial, politik dan ekonomi. Jurang yang memisahkan Hindu dan Muslim – yang membentuk sekitar 200 juta dari 1,3 miliar warga negara India – telah melebar, terutama sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014. Serangan terhadap Muslim berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir; virus corona sekarang menambah bahan bakar serangan itu.

Pada 24 Maret, Modi memberlakukan karantina wilayah (lockdown) yang diorganisir secara tergesa-gesa. Selama tiga minggu (sejak diperpanjang 19 hari lagi), warga India diperintahkan untuk tetap di rumah. Dalam waktu satu malam, jutaan buruh harian, penggerak ekonomi informal India, tidak bekerja. Bahkan sebelum pandemi, ekonomi India sudah goyah, dan Modi dengan cepat kehilangan kepercayaan publik. Seiring menyebarnya virus, umat Islam India dikambing hitamkan untuk itu.

“Banyak warga Hindu mengatakan umat Islam sengaja menyebarkan virus korona untuk mengobarkan perang suci atau jihad terhadap mayoritas Hindu,” kata Zainab Sikander, seorang komentator politik berbasis di New Delhi. “Kefanatikan semacam itu tidak hanya dinormalisasi tetapi telah didukung melalui propaganda partai penguasa terhadap Muslim.”

Di puncak disinformasi berbahaya seperti ini duduklah politisi seperti Amit Malviya, yang mengepalai sel informasi teknologi BJP dan bertindak sebagai kepala propagandisnya. Pada akhir Maret, Malviya mentweet di akun dengan 500.000 pengikutnya: “Bagian lemah Delhi sedang meledak! Tiga bulan terakhir telah menyaksikan semacam pemberontakan Islam, pertama atas nama protes anti-CAA dari Shaheen Bagh hingga Jamia, Jaffrabad hingga Seelampur. Dan sekarang pertemuan ilegal Jamaah Tabligh yang radikal di markaz. Itu perlu diperbaiki!”

Serangan-serangan terakhir dimulai ketika munculnya berita penularan yang terkait dengan pertemuan besar Jamaah Tabligh pada Maret. Gerakan dakwah Islam multinasional itu menyelenggarakan sebuah pertemuan di Delhi di Nizamuddin Markaz, pusat dakwah Islam dan markas global gerakan tersebut. Pertemuan itu diadakan setelah Delhi mengeluarkan peringatan terhadap perkumpulan banyak orang namun tanpa penegakan hukum yang jelas, acara tersebut menarik 3.000 orang dari puluhan negara. Sejak itu, diperkirakan satu pertiga dari 20.000 kasusu India terlacak ke pertemuan itu. (Tidak mengherankan, kasus-kasus yang dilacak dan terkait dengan pertemuan besar lain, termasuk festival 10 hari di Kerala yang dihadiri ratusan ribu orang, tidak menjadi bahan perhatian.)

Saluran-saluran televisi India, yang sudah terkenal karena menyebarkan kebencian terhadap Muslim, dengan cepat menyerang. Pembaca berita menuduh dai Muslim “sengaja” menyebarkan Covid-19, menjuluki mereka “penjahat virus” dan “bom manusia” India. Liputan-liputan khusus, termasuk penyelidikan khusus, disiarkan di berita utama televisi seolah-olah untuk membentuk karakter Muslim sebagai penyebar virus. Rangoli Chandel, saudari dari seorang bintang Hollywood dan tokoh pembela pemerintah Modi, menyerukan untuk menembak Muslim. Sebuah rumah sakit di Uttar Pradesh di India utara mengatakan dalam iklan publik bahwa mereka tidak akan menerima pasien Muslim kecuali mereka telah dites negatif Covid-19. Para pemimpin dari partai penguasa BJP bergabung dalam paduan suara kebencian itu. Seorang menteri federal di partai Modi, Mukhtar Abbas Naqvi, mengatakan pertemuan Nazimuddin Markaz adalah “kejahatan Taliban” dan bahwa tindakan kriminal semacam itu tidak dapat diabaikan atau dimaafkan.

Rentetan kekerasan baru-baru ini hanyalah penyebab terakhir yang menjadi kekhawatiran di kalangan minoritas Muslim India. Agustus lalu, pemerintah Modi secara sepihak mencabut status semi-otonom Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian bermayoritas Muslim. Ribuan orang telah dipenjara, dan wilayah itu tetap dikunci. Di wilayah Assam di timur laut India yang bermasalah, Modi pada tahun lalu memperkenalkan Daftar Warga Nasional yang kontroversial untuk mengidentifikasi warga negara India di antara yang disebut orang asing dari negara tetangga Bangladesh. Daftar itu telah menempatkan sekitar 1,9 juta warga negara — mayoritas dari mereka Muslim yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi tetapi tidak memiliki dokumentasi — dengan risiko menjadi tidak memiliki kewarganegaraan.

Di masa lalu umat Islam India telah digambarkan buruk seperti bersimpati kepada terorisme namun kebencian terhadap mereka sangat jarang dipublikasikan secara eksplisit. Hari ini, banyak dari umat Islam India yang menghadapi diskriminasi di berbagai aspek kehidupan – dijauhi oleh rekan kerja dan tetangga, dikeluarkan dari pekerjaan atau komunitas karena agama mereka. Masa depan mereka tampak suram di India, dan sebagian besar takut berbicara di depan umum.

“Ini seperti hubungan abusive di mana Anda melakukan kompromi yang memalukan karena tidak ada jalan keluar,” kata Iqra Kilji, seorang penyair Muslim dari Madhya Pradesh. “Pelaku tahu Anda tidak dapat memutuskan hubungan dan terus menyalahgunakan.”

Aliran efek propaganda ini sudah dirasakan di seluruh negeri. Beberapa daerah perumahan di Delhi, contohnya, sekarang melarang akses masuk bagi Muslim. Lav Agarwal, seorang sekretaris di kementerian kesehatan yang memberikan pembaruan coronavirus setiap hari, berusaha keras untuk menekankan bahwa umat Islam bertanggung jawab atas penyebaran virus di India.

Fakta bahwa ini semua terjadi setelah gelombang kekerasan anti-Muslim yang mematikan di Delhi tahun ini membuatnya semakin mengkhawatirkan. Banyak Muslim melihat tindakan mengkambing hitamkan terbaru sebagai bagian dari taktik yang lebih besar oleh kaum nasionalis Hindu untuk menjelekkan mereka dan akhirnya menyangkal mereka bahkan hak-hak dasar yang dijamin untuk semua warga negara India di bawah konstitusi, terlepas dari agama.

Beberapa memperingatkan hasil akhirnya mungkin bahkan lebih buruk, dengan ancaman yang sama dengan hasutan untuk melakukan genosida. Star of Mysore menjalankan editorial (telah dihapus) yang merujuk pada umat Islam dan memberi saran bahwa “Solusi ideal untuk masalah yang diciptakan oleh apel buruk adalah dengan menyingkirkan mereka.”

Subramanian Swamy, seorang pemimpin dan ideolog BJP, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Vice bahwa ketika populasi Muslim lebih dari 30 persen, maka itu adalah masalah. Ketika pewawancara menunjukkan bahwa India memiliki 200 juta penduduk Muslim, Swamy mengatakan dia “bersikap baik kepada mereka.” Muslim “tidak berada dalam kategori yang sama” dengan non-Muslim, katanya.

Umat Islam yang menerima serangan semacam itu berjuang keras untuk mengatasinya. Seorang anggota Jamaah Tabligh membunuh dirinya sendiri setelah tetangga Hindunya mengumumkan boikot sosial terhadapnya, menolak berinteraksi dengannya. Di Gujarat, para pasien virus corona dan kasus suspect di rumah sakit dipisahkan berdasarkan keyakinan mereka, dilaporkan atas perintah pemerintah. (Departemen kesehatan setempat membantah telah memerintahkan pemisahan semacam itu.) di Karnataka, relawan Muslim dipukuli karena membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Seorang Muslimah baru saja kehilangan anaknya setelah dokter di Rajasthan menolak mengoperasinya karena dia Muslim. “Anda adalah seorang Muslim, dan kami tidak bisa melayani anda di sini,” sang suami, Irfan Khan, mengutip perkataan dokter yang memberitahunya.

“Kami pertamanya adalah warga negara India, tetapi India tampaknya berada di jalur penghancuran diri di mana umat Islam menjadi korban pertama,” tambah Khan.

Pada hari Minggu, akhirnya, Modi menanggpi masalah ini. Dalam sebuah posting LinkedIn, ia menulis: “COVID-19 tidak melihat ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, bahasa atau perbatasan sebelum menyerang. Respons dan perilaku kita sesudahnya harus mementingkan persatuan dan persaudaraan. ” Tapi dia menolak untuk menangani Islamophobia secara langsung, alih-alih hanya membuat referensi untuk kesetaraan. Pernyataannya datang terlalu terlambat untuk mencegah serangan anti-Muslim — dan belum jelas apakah itu akan mencegah penyebaran propaganda dan kekerasan, ini yang perlu kita lihat.

Banyak Muslim takut bahwa India demokratis yang dianut oleh nenek moyang mereka pada tahun 1947 berada di jalur menjadi sebuah negara Hindu mayoritarianisme, di mana Muslim hanya dapat berharap untuk hidup sebagai warga negara kelas dua “Sebuah propaganda yang beraneka ragam telah dilepaskan untuk menciptakan kesan bahwa 85 persen mayoritas Hindu di India berada di bawah ancaman besar dari minoritas Muslim 15 persen, ”kata Kilji. (sumber: Hidayatullah)