Sebuah kelompok hak asasi Rohingya telah meminta Facebook untuk menangguhkan akun militer Burma yang mempromosikan perekrutan dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan tentara, lapor Anadolu Agency. Menurut mereka, Facebook bisa membungkan Donald Trump, seharusnya militer Burma juga bisa.

“Donald Trump telah diskors karena menghasut kekerasan, tetapi militer Burma melakukan kekerasan terhadap warga sipil setiap hari dan bebas menggunakan Facebook untuk merekrut tentara untuk melakukan kekerasan itu”, kata Mark Farmaner, Direktur Kampanye Burma Inggris. “Perusahaan milik militer diizinkan menggunakan Facebook untuk mempromosikan produk, yang keuntungannya mendanai militer dan membantu mendanai pelanggaran hukum internasional, termasuk genosida Rohingya,” tambahnya.

Sementara raksasa media sosial itu telah menghapus beberapa halaman militer Burma, termasuk milik panglima militer Min Aung Hlaing, meskipun akun resminya masih ada. Permintaan Kampanye Burma untuk menghapus akun yang mendorong perekrutan tentara tidak mendapat tanggapan, kata kelompok hak asasi itu.

Facebook juga mendapat kecaman karena gagal menangani ujaran kebencian terhadap Rohingya dan etnis minoritas lainnya di Burma. Permintaan Kampanye Burma untuk akun yang mengiklankan barang dan jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut juga telah ditolak, kata kelompok hak asasi tersebut.

Sebuah laporan PBB tahun 2019 mengungkap bagaimana bisnis yang memiliki koneksi dengan militer mendanai pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian mendesak embargo penjualan senjata ke Myanmar. Pendapatan bisnis memperkuat “otonomi dari pengawasan sipil dan memberikan dukungan keuangan untuk operasi Tatmadaw (tentara Myanmar) dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional”, kata Marzuki Darusman, pengacara yang memimpin pencarian fakta PBB misi.

Kepentingan ekonomi militer meluas ke perusahaan yang terlibat dalam penjualan bir, jaringan telepon seluler, teh dan semen. Lebih dari 750.000 muhajirin Rohingya telah melarikan diri dari perbatasan Myanmar dengan Bangladesh sejak Agustus 2017 untuk menghindari tindakan keras militer berdarah yang dilakukan terhadap minoritas tersebut, di tengah tuduhan bahwa pasukan keamanan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal serta membakar ribuan rumah. (sumber: hidayatullah)