Prancis Berupaya Tutup Lebih Banyak Masjid
Kondisi anti-Muslim di Prancis membuat biasa tindakan keras kepada komunitas tersebut. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri sayap kanan Prancis Gerald Darmanin tanpa ragu menyatakan ketidaksenangannya karena tidak dapat menutup lebih banyak masjid di negara itu.
Dilansir dari Turkish Radio and Television (TRT), Darmanin membuat komentar tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan parlemen tentang masjid yang dianggap pemerintah mempromosikan separatisme. “Undang-undang Republik tidak mengizinkan kami menutup tempat ibadah ini,” katanya.
Kendati demikian, halangan ini tidak menghentikan pemerintah Presiden Prancis Emmanuel Macron menutup 17 masjid karena diduga melanggar undang-undang keamanan yang tidak jelas atau tidak memiliki standar keselamatan yang tepat. Sementara ada 89 masjid lagi yang saat ini sedang di bawah pengawasan.
Ada kekhawatiran yang meningkat di antara masyarakat sipil Prancis, organisasi hak asasi manusia internasional, dan Muslim lokal. Mereka takut pemerintah Macron secara tidak proporsional menargetkan Muslim dalam upaya menjilat pemilih sayap kanan dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung setahun lagi.
Komentar Darmanin juga muncul saat parlemen Prancis berada pada tahap akhir untuk menyetujui RUU Separatisme yang kontroversial. Beberapa pihak memandang aturan ini sebagai alat yang dibuat untuk secara khusus menargetkan komunitas Muslim di negara tersebut.
Seorang anggota parlemen mengatakan RUU Separatisme berisiko mengganggu semua agama tanpa perbedaan termasuk yang tidak menimbulkan masalah bagi Republik. Anggota parlemen lain memperingatkan ada hubungan antara separatisme dan imigrasi, menunjukkan negara tersebut perlu memikirkan kembali kebijakan migrasinya.
Namun, para peneliti dan akademisi telah menyarankan kebijakan perumahan Prancis, diskriminasi, dan rasialisme adalah faktor yang lebih besar yang menghambat ketidakmampuan negara tersebut untuk mengintegrasikan komunitas yang berbeda. Pada Desember tahun lalu, anggota parlemen Prancis lainnya mengusulkan undang-undang yang akan mengakibatkan warga Prancis yang termasuk dikirim ke pusat penahanan administratif.
Amnesty International menuduh Pemerintah Prancis menggandakan kampanye kotor terus-menerus terhadap Muslim Prancis. Sementara mereka terus meluncurkan serangan mereka sambil berlindung di balik ide kebebasan berekspresi.
Menyusul pembunuhan Samuel Patty oleh seorang individu, pemerintah Prancis berusaha keras untuk mencoba dan menekan komunitas Muslim yang lebih luas. Tindakan keras tersebut membuat Amnesty International mengatakan Pemerintah Prancis hanyalah pendukung kebebasan berbicara yang perkataannya disukai. (sumber: ROL)
Naskah Terkait Sebelumnya :
Indeks Kabar
- Sejumlah Hotel di Guangzhou Tolak Tamu dari Lima Negara Muslim
- MUI Keluaran Fatwa Pemimpin Yang Haram Untuk Ditaati, Salah Satunya Yang Suka Berbohong
- Wakil Ketua Komisi VIII Kaget Rohis Masih Dicurigai Pemerintah
- MUI Kritik Acara Tak Bermanfaat Saat Ngabuburit
- Rwanda Larang Kumandang Azan dengan Pengeras Suara
- Indonesian Police Watch: Inilah Kejanggalan Dalam Peristiwa Bom Sarinah
- LPPOM MUI Banten Permantap SKKNI Auditor Halal
- Pembersihan terhadap Etnis Rohingya Masih Berlangsung
- Kanada Mengutuk Situasi yang Meningkat di Suriah
- Konsekuensi Muslim Ucapkan 'Selamat Natal' Menurut UAS
-
Indeks Terbaru
- Pakaian Muslimah di Mesir Bawa Timea Jadi Mualaf di Hungaria
- Khutbah Rasul Menjelang Ramadhan Tiba
- Muslim Kepulauan Fiji Kini Punya Masjid Baru
- Di Masjid Biru, Aisha Rosalie Mengenal Keindahan Islam
- Taqwa, Solusi Semua Masalah
- Apakah Benar Rasulullah Pernah Melihat Surga dan Neraka?
- Perjalanan Spiritual Marcell Siahaan: Agnostik, Katolik, Buddha, Islam
- Al-Azhar: ‘Kartun Nabi Muhammad’ di Sekolah Inggris Lukai Dua Miliar Muslim
- Imam Shamsi Ali: Bom di Makassar Rusak Hubungan Antarmanusia
- Hidayah Sentuh Christopher, Menjadi Mualaf Saat Remaja
Leave a Reply