Resah Isu Kristenisasi, MUI Sumbar Tolak Pembangunan RS. Siloam
MUI Sumatera Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Ormas-ormas Islam untuk menolak pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam yang akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
“MUI sudah membuat pernyataan tertulis dan hari Senin kemarin sudah ditandatangani oleh dua puluhan Ormas Islam”, terang Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Sumatera barat, Gusrizal Gazahar saat, Rabu, (05/06/2013).
Ia melanjutkan, nantinya pernyataan tertulis itu akan disampaikan kepada pemerintah Kota Padang dan kepada berbagai pihak yang terkait dengan masalah tersebut.
Sebelumnya, 16 Ormas Islam itu menyampaikan pernyataan penolakan mereka secara tertulis dan lisan atas rencana pendirian RS Siloam di Ranah Minang. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua MUI Sumbar Prof Dr H Syamsul Bahri Khatib.
Ormas Islam yang hadir rapat dan menyatakan penolakan mereka adalah PW Muhammadiyah Sumbar, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin, Nahdatul Ulama (NU), Aisyah, dan ormas islam lainnya. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar serta ormas Paga Nagari dan sejumlah cendikiawan muslim Sumbar juga hadir.
Pembangunan RS. Siloam menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) terkait adanya isu keterlibatan misionaris internasional (baca: kristenisasi, red) dalam proyek tersebut.
Seperti diketahui, mega proyek senilai 1,3 triliun rupiah tersebut terkait dengan owner Lippo Group James T Riady yang juga anggota beberapa lembaga Kristen internasional.
Namun kepada Harian Singgalang, CEO Lippo Grup tersebut membantah jika proyeknya ini dikaitkan dengan isu kristenisasi. Baginya, proyek ini adalah murni soaial.
“Saya memang Kristen tapi di dalam agama saya banyak aliran dan kebetulan aliran yang saya anut, tidak mempercayai kristenisasi,” katanya dikutip laman Hariansinggalang.co.id, Rabu (05/06/2013).
Sementara itu Gusrizal menilai, meski mega proyek beralasan untuk bisa mengurangi pengangguran di Sumbar, ia berharap untuk urusan penyelesaian pengangguran tidak perlu mempengaruh akidah, apalagi harus bertolak belakang dengan nilai agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. (sumber: hidayatullah.com/7/6/2013)
Naskah Terkait Sebelumnya :
Indeks Kabar
- Melalui BAZNAS, Madrasah se-Banten Sumbang Rp 630 Juta untuk Rohingya
- Ribuan Warga Yahudi Kotori Halaman Al-Buraq, Buat Kerusakan di Masjid al Aqsha
- MUI: Modus Pemurtadan Lewat Pernikahan Bisa Jadi Ada
- MUI Keluarkan Fatwa Bermedsos, Ketua Umum: Sebagai Bimbingan bagi Umat
- Pengadilan Bavaria Sahkan Larangan Kerudung, Salib Boleh Dipasang di Ruang Sidang
- MUI se-Indonesia Desak Pemerintah Tolak Masuknya TKA China
- Trump Menang, Laporan Islamofobia di AS Meningkat
- ACT Salurkan Bantuan Pangan Terbesar untuk Rohingya
- Anggota Baleg: RUU Ketahanan Keluarga Perlu Perhatikan Aspek Sosiologis
- Puluhan Mayat Muslim Afrika Tengah Dikubur di Septic Tank
-
Indeks Terbaru
- Kejahatan Perang Israel Diadukan ke ICC
- Pernah Rasakan Genocida, Ribuan Warga Bosnia Demo untuk Gencatan Senjata di Gaza
- Pasukan Zionis Gempur Area RS Indonesia di Gaza
- Kritik Erdogan: Barat Lantang Bela Korban Charlie Hebdo, Tapi Diam Sikapi Genosida Gaza
- Halangi Bantuan ke Gaza Bisa Dituntut Pengadilan Internasional
- Pendukung Celtic tak Gentar, Tetap Kibarkan Bendera Palestina Saat Laga Liga Champions
- Islam Menjadikan Saya ‘Yahudi’ yang Lebih Baik
- Jerman Kritik Netanyahu Terkait Peta Timur Tengah tanpa Palestina
- Heboh Xi Jinping Buat Al-Quran Versi China, Seperti Apa?
- Seorang Ibu Tunaikan Nazar Jalan Kaki Lamongan – Tuban setelah Anaknya Tuntas Hafal Al-Quran
Leave a Reply