Pelarangan berpuasa, sholat di masjid dan segala aktivitas Islami lainnya di bulan Ramadhan bagi pegawai negeri dan pelajar Muslim di Xinjiang oleh pemerintah China telah membuat World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan Organization of Islamic Cooperation (OIC)/Organisasi Kerjasama Islam (OKI) angkat bicara.
“Ini adalah ketidakadilan paling serius. Setiap orang harus diperbolehkan mengamalkan ajaran agama mereka,” kata Muhammad Badahdah, asisten sekretaris jenderal WAMY kepada Arab News.
“Ini menunjukkan sikap anti-Islam mereka karena mereka menganggap orang-orang yang menjalankan ajaran Islam sebagai teroris. Jika hal ini dibiarkan terus, mereka akan melarang Muslim [di negeri China] menunaikan ibadah Haji dan Umrah,” tambahnya.
Badahdah mengatakan pemerintah China telah memberlakukan kebijakan anti-Islam selama beberapa tahun terakhir, seraya menambahkan bahwa PBB dan Dewan Keamanan PBB telah gagal melindungi umat Islam.
“China adalah negara yang tertutup dan kami sudah mengetahui kebijakan opresif terhadap umat Islam itu melalui media sosial,” katanya.
“Kita umat Islam harus bersatu dan kembali ke ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Itulah satu-satunya solusi untuk semua masalah kita,” katanya. Badahdah mengatakan, tindakan China itu merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang melindungi kebebasan beragama dan berpendapat, sambil menambahkan bahwa setiap tiran dan rezim tirani di dunia pasti musnah.
“Mereka harus mengambil pelajaran dari sejarah,” katanya.
“Jadi, untuk mengakhiri praktek-praktek yang tidak adil dan tidak manusiawi seperti itu umat Islam di seluruh dunia harus bersatu melawannya,” ujarnya.
“Kita adalah sebuah kekuatan besar dengan jumlah 1.5 miliar orang dan harus mengalahkan konspirasi musuh yang memecahbelah kita. Kita harus menjadi Muslim sejati agar menerima pertolongan dari Allah.”
OKI yang beranggotakan 57 negara mengatakan pihaknya telah menghubungi pemerintah China untuk membahas masalah tersebut. “Kami sedang menunggu balasan dari China,” kata sebuah sumber di OKI kepada Arab News.
Sementara itu, larangan dari pemerintah China itu juga membuat warga Saudi mendesak bersatunya umat Muslim untuk mengambil tindakan politik dan ekonomi kepada China.
Warga Saudi juga mendesak Arab Saudi dan negara-negara OKI lainnya untuk mendukung minoritas Muslim di China dan di lain tempat.
“Pemerintah kami mengambil tindakan tegas terhadap Belanda ketika seorang politisi sayap kanan di negara itu menghina Islam dan bendera Saudi. Kita harus mengambil tindakan serupa terhadap China jika mereka tidak meninjau ulang sikap anti-Muslim mereka, ” kata Fuad Tawfik, seorang insinyur warga Saudi kepada Arab News.
Setiap tahun, pemerintah China berulangkali memberlakukan pembatasan menjalankan aktivitas agama bagi kaum Muslim di Xinjiang setiap Ramadhan.
Sejumlah pengumuman seringkali dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan sekolah-sekolah yang melarang dengan keras semua pegawai negeri dan pelajar Muslim untuk ambil bagian dalam segala aktivitas Islami selama Ramadhan.* (sumber: hidayatullah.com/11/7/2014)