Pada Senin lalu, pejabat kota di Atlanta, kota di negara bagian Georgia, akhirnya memberi izin pada penduduk Muslim untuk membangun masjid di pusat perbelanjaan lokal. Putusan ini diambil untuk merevisi keputusan sebelumnya yang melarang Muslim untuk membangun masjid di tempat publik.
Seperti dikutip Reuters, Rabu (17/12), keputusan untuk merevisi ini diambil oleh para pejabat kota untuk menghindari adanya upaya perkara hukum. Dalam mengambil keputusan ini, petugas kota Pam Davis, menyatakan sebanyak 30.000 penduduk dengan radius 30 mil dari barat laut Atlanta dilibatkan dalam pemungutan suara.

Mereka memberikan suara dengan identitas yang jelas dan terbuka. “Saya pikir ini keputusan yang bijak,” ujar Juru Bicara Dewan Perhubungan Islam-Amerika di Washington, Ibrahim Hooper, setelah mengetahui hasil voting mengizinkan adanya pembangunan masjid di pusat perbelanjaan.
Sebelumnya, pada 1 Desember lalu, sebanyak 4 dari 5 total suara para anggota dewan menolak aplikasi pembangunan masjid di pusat perbelanjaan lokal. Alasan yang dikemukakan oleh para anggota dewan ialah zona regulasi tidak mengizinkan rumah ibadah untuk didirikan di wilayah pusat perbelanjaan.
Davis juga menyadari bahwa sebuah gereja Kristen diizinkan berdiri di dalam area pusat perbelanjaan di kota metropolitan Kennesaw. Akan tetapi, Davis beralasan zona regulasi tempat pendirian gereja tersebut berbeda dengan regulasi lokasi tempat direncanakannya pembangunan masjid.
Seorang pengacara yang melakukan pembelaan terhadap penduduk Muslim menyatakan bahwa penolakan tersebut telah menyalahi hak dan kebebasan beragama yang dilindungi oleh amandemen pertama dari kostitusi Amerika Serikat.
Ia bahkan menyarankan agar permasalahan ini diperkarakan secara hukum. Pembangunan masjid di pusat perbelanjaan ini sebelumnya juga menjadi polemik. Sebelum dilakukan voting pertama pada 1 Desember lalu dilaksanakan, sebanyak 10 orang demonstran melakukan aksi penolakan di luar City Hall. Mereka mengibarkan bendera Amerika dan membawa poster bertuliskan “Tolak Masjid”. (sumber: ROL/17/12/2014)