Wacana pemerintahan Jokowi yang hendak mengatur materi khutbah Jumat yang akan dibacakan oleh khatib, menimbulkan reaksi dari kalangan Islam. Terutama mereka yang biasa terlibat dalam penyelenggaraan khutbah Jumat.
Rumor tak sedap tersebut dipicu oleh rencana munculnya sejumlah pasal yang sempat dimasukan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang terdapat penambahan pasal terkait izin rumah ibadah dan materi dakwah di ruang publik.

Meski wacana itu sempat mereda, namun sejumlah pegiat dakwah bersuara atas kemungkinan itu terjadi. Ketua Ikatan Dai Seluruh Indonesia (Ikadi), Satori Ismail menilai dakwah dan khutbah di sebagian besar masjid di Indonesia tidak mengandung provokatif dan masih dalam batas wajar. Para khatib sudah menyampaikan amar ma’ruf dan nahi mungkar secara baik. Menurutnya tidak ada masalah dengan khutbah yang mereka sampaikan selama kurang lebih 20-25 menit.
“Khutbah masih dalam batas wajar dan tidak provokatif dan masuk ke dalam ranah politik praktis ataupun SARA,” kata Kiai Satori sebagaimana dikutip ROL, Selasa (23/12). Kiai Satori juga mengingatkan kepada para calon dai maupun dai yang telah melakukan dakwah dan menyampaikan khutbah untuk selalu memberikan pengetahuan Islam yang baik.
“Kami menghimbau kepada mereka untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin,” ujar Satori. Kiai Satori menambahkan, sebaiknya Menteri Agama melakukan peninjauan lebih jauh lagi mengenai wacananya tersebut mulai dari masjid dan khatibnya. Menurutnya, bila terjadi provokatif itu mungkin hanya terjadi di satu atau tiga masjid saja.
“Jangan karena segelintir khatib lalu menggeneralisasikan masalah,” tegas Satori. (w-islam.com/ROL/islamedia)

Naskah Terkait Sebelumnya :
1. Adab Mendengarkan Khutbah Jum’at
2. Ditandai Shalat Jumat Pertama, Masjid Khusus Homo Resmi Dibuka
3. Ensiklopedia Khutbah Jumat akan Diterbitkan Kementerian Wakaf Saudi
4. Merawat Muslim, Dokter Tanpa Batas Diusir dari Myanmar
5. Psikolog: Pemerintah masih Abai kasus Pornografi