MUI Desak Pemerintah Jelaskan Alasan Memblokir Situs Islam
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintha menjelaskan alasan di bali pemblokiran sejumlah situs Islam. Sebab, selama ini Indonesia dinilai masih keliru dalam pemahaman istilah radikal.
Dalam pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ahad (29/3) kemarin, tidak dijelaskan apa saja materi radikal yang termuat dalam situs-situs tersebut. Ketua MUI, KH Slamet Effendy Yusuf mengatakan, jika pemerintah ingin memberangus situs-situs Islam yang diduga berisi konten radikal, sebaik terlebih dahulu mengajak MUI, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk berdiskusi.
Sebab, apabila melakukan pemblokiran secara sepihak, Slamet khawatir pemerintah akan melanggar hak asasi umat beragama dalam berekspresi dan berpendapat. “Sebaiknya pemerintah, apakah itu Kemenkominfo atau BNPT terlebih dahulu diskusikan satu meja dengan MUI, dengan NU, dan juga Muhammadiyah. Apakah betul berisi radikal atau tidak,” kata Slamet di Kantor Pusat MUI di Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Tetapi, jika memang ditemukan konten radikal, seperti halnya ajakan untuk mendukung gerakan militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), MUI sepakat bila pemerintah langsung memblokir website yang bersangkutan. Namun, bila website Islam yang hanya berisi konten-konten yang menentang kebijakan pemerintah, menurut Slamet tidak tepat untuk langsung diblokir.
Soalnya, karena persoalan tersebut masih bisa diperdebatkan dan di lihat sisi baik dan buruknya. “Jika berkaitan dengan ISIS yang ngajak anak bangsa ini libatkan diri. Itu sah untuk diblokir. Kalau hanya tentang ajaran yang bisa diperdebatkan radikal atau tidak, jangan dulu. Harus ada kecermatan. Kita harap Kemenkominfo dan BNPT cermat,” ujar Slamet. (sumber: ROL)
Naskah Terkait Sebelumnya :
- Lima Alasan Mualaf Tertarik pada Islam
- Pasca 11 September Muslim Amerika Dituntut Jelaskan Islam yang Sebenarnya
- Pemerintah Cina Paksa Muslim Uighur Bersumpah tak Ajarkan Agama Islam
- Pemuda OKI Desak Pemerintah Akui Genosida Khojaly
- Soal Kartun Nabi, Pemerintah Sebaiknya Desak Prancis untuk Tekan Charlie Hebdo
Indeks Kabar
- Jaringan Televisi dan Radio di Aceh Wajib Siarkan Azan
- Komedian Amerika: “Rakyat Palestina Memang Pantas Dibantai!”
- Bennet: Puasa Menuntunnya Kepada Islam
- Astaghfirullah, Masjid di Ottawa Dibakar Pria tak Dikenal
- Tahun Ini IIQ Luluskan 206 Wisudawan, Semua Hafal al-Qur’an
- MUI akan Buka Dialog Islam-Konghucu
- Dikotomi Pendidikan Umum dan Agama tak Sesuai
- Jumlah Mualaf di Masjid Lautze Meningkat
- Klarifikasi PB HMI, PII, dan GPII soal Kericuhan Usai Aksi Damai 411
- Gempa, Peserta MTQ di Masjid Raya Sumbar Berhamburan
-
Indeks Terbaru
- Kebaikan Rasulullah Terhadap Musuh-Musuhnya
- Google Kembali Pecat Karyawan Gegara Demo Israel, Total Capai 50
- Aktor dan Model Belanda Donny Roelvink Masuk Islam
- Lebih dari 16.000 Madrasah di Uttar Pradesh India Ditutup
- Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir-Batin
- Baznas Tolak Bantuan Palestina dari McDonald’s Indonesia
- Malam Lailatul Qadar, Malaikat Berhamburan ke Bumi
- Puasa Ramadhan Menghapus Dosa
- Paksa Muslimah Lepas Hijab saat Mugshot, Kepolisian New York Ganti Rugi Rp 278 Miliar
- Dari Martina Menjadi Maryam, Mualaf Jerman Bersyahadat di Dubai
Leave a Reply