Pemerintah Federal Australia telah menolak masuk lebih dari 500 pengungsi Suriah dan Irak selama tahun 2016 lalu karena mereka tidak lulus dalam pemeriksaan keamanan.

Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, mengatakan, pemerintah menggunakan intelijen dari sekutu Australia di bidang keamanan, termasuk Amerika Serikat, untuk menilai aspek keamanan. Beberapa pengungsi yang ditolak adalah bagian dari 12.000 pengungsi Suriah yang berusaha dimukimkan kembali di Australia.

Menteri Dutton mengatakan, jumlah penolakan itu ‘mengagetkan’ dan menyebut bahwa hal itu justru membenarkan keputusan pemerintah Koalisi untuk mengharuskan pengungsi Suriah menjalani pemeriksaan yang ketat.

“Partai Buruh menyarankan agar kami memasukkan para pengungsi ini dengan cepat dan jika kami melakukan itu maka kami tak akan mampu mendeteksi orang-orang ini dan saya pikir akan ada konsekuensi signifikan terhadap negara kita,” jelasnya.

“Saya rasa peristiwa tragis di London dan di manapun menunjukkan pendekatan Pemerintah (Australia) adalah bijaksana,” sebutnya dikutip AustralisPlus.

“Mereka adalah orang-orang yang kami kecualikan dalam kaitan dengan keamanan nasional, yang tak kami izinkan masuk dan tak akan pernah,” ujar Menteri Dutton.

Ia mengatakan, pendekatan Pemerintah bisa memberi keyakinan pada warga Australia bahwa pengungsi yang diterima tak akan menebar ancaman.

“Kami memasukkan orang-orang yang telah lolos pemeriksaan keamanan, dan mereka akan berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat Australia,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Mereka akan menjadi warga Australia yang baik, mereka akan bekerja keras dan mereka mendidik anak-anak kita –mereka adalah imigran yang kita inginkan masuk ke negara kita.”

Menteri Dutton tak memberi informasi detil mengenai proses pemindaian, tapi mengatakan Pemerintah mengandalkan sumber intelijen dan agensi penegak hukum dari beberapa negara.

“Amerika Serikat memiliki data intelijen signifikan terkait orang-orang yang keluar dari Timur Tengah. Ada banyak hal juga yang telah dilakukan bersama Inggris dan Kanada tapi ada sejumlah mitra lain pula yang bekerja sama dengan kami,” terangnya.

Ia mengutarakan, “ Kami telah begitu ketat, kami cukup metodis dalam melakukan pemeriksaan karena kami tak ingin orang yang menebar ancaman yang masuk ke negara kami. Kami ingin orang-orang yang lari dari kekerasan tanpa membawa kekerasan di sini.”

Tahun 2015 beberapa media asing memojokkan Timur Tengah dengan menyebut Negara Arab tidak perhatian terhadap terhadap pengungsi Suriah karena banyak dari mereka lari ke Eropa dan tidak ditampung di dunia Arab. Sebaliknya, mayoritas warga suriah umumnya mengungsi ke Negara Arab, hanya sebagian kecil ke Eropa.

Jutaan warga Suriah telah meninggalkan negara mereka demi mendapatkan keamanan dan ketenangan hidup. Negara-negara tetangga di wilayah Timur Tengah, menjadi tujuan pengungsian mereka.

Diantara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Suriah seperti Turki, Libanon (Lebanon), Yordania dan Arab Saudi menjadi penampung terbesar warga Suriah yang meninggalkan negara mereka.

Berdasarkan data dari UNHCR, Turki telah menampung sekitar 1,8 juta warga Suriah, Libanon (menampung 1,17 juta) dan Yordania (menampung 629 ribu jiwa). Mayoritas warga suriah umumnya mengungsi ke Negara Arab, hanya sebagian kecil ke Eropa. Ini tidak seperti yang diberitakan media Barat selama ini.

Sementara Arab Saudi seperti dikutip alarabiya.net, menampung para pengungsi Suriah sejak krisis bermula hingga kini Arab Saudi telah menampung sekitar setengah juta warga Suriah.

Dari total jumlah tersebut, 300 ribu diantara mendapatkan visa sementara, dan hingga kini masih menetap di Arab Saudi. Itu belum termasuk dengan seratus ribu pemuda Suriah yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Arab Saudi. Sementara media Al Watan Jumat (11/09/2015) memperkirakan ada 2,5 juta pengungsi Suriah di Saudi, sejak awal konflik 2011. Demikian mengutip Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. (sumber: hidayatullah)