India dilaporkan memerintahkan penyedia layanan internet di wilayah Kashmir untuk menutup akses berbagai media sosial (medsos), setelah meningkatnya bentrokan yang terjadi di Kashmir.

Pemerintah India mengatakan, larangan diberlakukan karena layanan tersebut telah disalahgunakan oleh “elemen anti pemerintah” untuk menghasut kekerasan, demikian alasannya.

Sanksi ini diberlakukan terhadap 22 media sosial termasuk Facebook, Twitter dan WhatsApp selama sebulan, tulis BBC.Video grafis yang menunjukkan penyalahgunaan di kedua belah pihak telah dibagikan secara ekstensif. Layanan media sosial lainnya yang diblokir termasuk YouTube, Skype, Telegram, Snapchat dan Reddit.

Sebelumnya, sembilan orang tewas dalam bentrok dengan pasukan keamanan yang meluas di wilayah itu. Konfrontasi di Kashmir yang dikuasai India sering terjadi sejak pembunuhan pemimpin populer Burhan Wani oleh pihak keamanan Juli lalu.

Konflik terbaru dimulai pada 9 April 2017 ketika delapan orang tewas dan banyak terluka setelah polisi bentrok dengan demonstran selama Pemilu tambahan di Kota Srinagar.

Sebuah media lokal mengabarkan, dalam kasus ini, pertama kali pemerintah India mengambil langkah ekstrem, meski sudah acap kali mereka memblokir sinyal internet di wilayah Kashmir.

Lagi-lagi otoritas setempat mengklaim, Medsos selama ini digunakan kelompok ‘militan Kashmir’, istilah untuk kalangan Islam memperoleh dukungan.

Pelarangan satu bulan pemerintah atas media sosial di lembah Kashmir telah membuat partai politik oposisi marah atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut bersifat represif dan tidak demokratis.

Presiden Komite Kongres Jammu Kashmir Pradesh (JKPCC) Ghulam Ahmed Mir mengatakan media sosial yang mengekang anti-demokrasi dan tidak sesuai di negara yang telah menyetujui demokrasi terbesar di dunia.

“Di satu sisi, pemerintah BJP mengklaim membuat era digital India, dan di sisi lain partai yang bersekutu dengan PDP telah melarang media sosial yang menyatakan tuntutan mereka secara terbuka,” kata Mir dikutip laman kashmirobserver.

“Larangan tersebut akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara karena wirausahawan muda di Kashmir menggunakan media sosial untuk bisnis mereka. Sekarang, mereka ditinggalkan tanpa alternatif selain menutup bisnis mereka. Selain itu, agen perjalanan, pelaku bisnis perhotelan, siswa yang tampil dalam ujian kompetitif akan berbeda dalam kesulitan besar, ” tambah Mir.

“Jika ada 1% orang di Kashmir permasuk unsure pemerintah, elemen anti-sosial, mengapa menghukum yang 99%?” tambahnya.

Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim berada di tengah perselisihan teritorial berlangsung puluhan tahun antara India dan Pakistan. India menuduh Pakistan mendukung sentimen separatis di Kashmir, namun Islamabad membantahnya.

Sebagian besar warga Kashmir menghendaki berakhirnya kekuasaan India dan menghendaki kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan.

Kedua negara terlibat tiga kali perang – pada 1948, 1965 dan 1971 – sejak mereka membagi Kashmir pada tahun 1947. (sumber: kashmirobserver/hidayatullah)