Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, bahwa pasal tentang penodaan agama tetap harus ada di Indonesia. Ia mengungkapkan, bagi negara yang berdasarkan Pancasila, kedudukan agama sangatlah fundamental. Dalam Pembukaan UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah bisa terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Termasuk, kata Yusril, dalam pasal 29 UUD 45 juga dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/05/2017).

Menurutnya, dikarenakan agama-agama itu dipeluk, diyakini, dan diamalkan oleh pemeluk-pemeluknya, dan semua menyadari adanya perbedaan ajaran agama-agama itu, maka tugas negara adalah melindungi agama-agama tersebut termasuk dari setiap bentuk penodaan dan penistaan.

“Bentuk perlindungan dari sudut hukum antara lain adalah memberikan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang melakukannya,” ungkapnya.

Karena itu, sambungnya, dari sudut filsafat hukum, sosiologi hukum maupun hukum tatanegara, keberadaan ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbuatan penodaan dan penistaan agama tetaplah merupakan sesuatu yang perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. (sumber: hidayatullah)