Sebuah debat tentang agama terjadi usai Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengumumkan wanita Muslim dapat menghilangkan tradisi berhaji dengan mahram atau wali laki-laki. Dilansir dari UCA News pada Jumat (5/1), kelompok Muslim mulai memprotes campur tangan perdana menteri ihwal masalah agama umat Islam.

Umat Islam beranggapan pemerintah tak memiliki mandat apapun terhadap agama mereka. Kegemparan tersebut dimulai setelah Modi mengumumkan dia menginginkan Kementerian Urusan Minoritas memastikan semua wanita yang telah mengajukan perjalanan berhaji sendirian, diizinkan berziarah.

Ziarah tahunan Islam ke Mekah dianggap suci oleh umat Islam seluruh dunia. Pun itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa Muslim yang mampu, minimal melakukannya sekali seumur hidup. Mampu di sini diartikan mampu berhaji secara fisik dan finansial. Sehingga, Islam tak pernah mewajibkan bagi yang tak mampu.

India memiliki sekitar 172 juta Muslim. Jumlah itu sekitar 14,2 persen dari 1,3 miliar orang India yang mayoritas beragama Hindu. Pemerintah juga membagikan subsidi bagi Muslim miskin untuk melakukan ziarah.

PM Modi mengatakan selama ini ketidakadilan terjadi pada wanita Muslim. Sebab, wanita Muslim di India tidak memiliki hak bepergian sendiri dan melakukan ibadah haji.

Dewan Hukum Pribadi Muslim All India, yang bertindak sebagai pengadilan yurisprudensi Islam, mengatakan Modi tidak memiliki mandat mengubah peraturan yang ditetapkan oleh agama manapun. Dewan itu mengingatkan haji adalah isu agama yang tidak bisa diputuskan oleh pemerintah.

Sarjana Islam Maulana Abdul Hamid Azhari mengatakan sebagian besar umat Islam mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Islam. Ini adalah masalah agama dan bukan sesuatu yang harus diangkat dalam legislasi dan disahkan di parlemen, kata pria yang menjabar sekertaris dewan itu.

Ulama tersebut mengatakan seorang wanita Muslim dilarang melakukan perjalanan lebih dari tiga hari atau lebih dari 78 mil tanpa wali laki-laki, entah untuk haji atau ke tempat lain. Sehingga, apabila seorang wanita tidak memiliki mahram dan tidak memiliki dana membawa wali laki-laki bersamanya berhaji, maka mereka dibebaskan dari kewajibannya.

Seorang ulama yang berbasis di Kashmir, Moulana Azhar Ali Shah mengatakan Islam mendikte seorang wanita harus didampingi oleh suaminya jika dia ingin pergi ke haji. Jika suami dari seorang wanita tidak diizinkan (berangkat), maka dia harus disertai dengan mahram, yang berarti seorang kerabat laki-laki, ujar dia.

Pejuang Kashmir, yang telah bekerja untuk membebaskan wilayah Kashmir yang didominasi Muslim dari India, menentang gagasan Modi. Mereka menduga itu adalah bagian dari usaha Modi mendukung gagasan Partai Janar Bharatiya untuk menjadikan India sebagai negara yang benar-benar Hindu.

Syed Ali Geelani (89) mengatakan campur tangan perdana menteri dalam masalah agama tidak dapat diterima. “Ini telah membuktikan faksi-faksi fanatik Hindu mempromosikan dogma spesifik dan bias mereka dan sangat bersikeras untuk mewartakan India sebagai negara Hindu,” tutur dia.

Namun, Muslim liberal dengan cepat melawan pandangan ini. Seorang ilmuwan penelitian yang berbasis di New Delhi, Safura Farooqi mengatakan pembatasan terhadap wanita Muslim untuk bepergian sendiri dipaksakan tanpa konteks modern.

Dia mengatakan bahwa arahan awalnya dipaksakan untuk memastikan keselamatan wanita, terutama saat perjalanan udara tidak tersedia. “Tidakkah kamu melihat wanita Muslim bepergian keliling dunia sekarang ini? Jika mereka bisa mengunjungi negara lain saja, mengapa mereka tidak bisa melakukan ibadah haji tanpa pasangan laki-laki?” kata Safura. (sumber: ROL)