Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baru saja memperingati hari ulang tahunnya yang pertama pada Kamis (7/6) lalu. Meski telah berusia satu tahun, Plt Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan baru mengelola dana pada awal Januari 2018.

Menurut dia, hingga Marat 2018 total dana yang dikelola BPKH sebanyak Rp 105.191.372.936.614. Untuk lebih mendapat manfaat, dana haji ini akan disalurkan melalui berbagai investasi. Saat ditanya akan diinvestasikan kemana, Anggito mengatakan yang jelas investasi itu bentuknya yang berhubungan langsung dengan jamaah haji.

“Investasi yang akan kami lakukan disamping surat berharga, itu ada Investasi langsung di Arab Saudi dan langsung dapat riyal,” ujar Anggito saat ditemui usai acara pemotongan tumpeng Milad BPKH ke-1 di Hotel Grabd Sahid, Jakarta, Kamis (7/6).

Anggito mengatakan, selama setahun ini BPKH telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mengelola dana haji, di antaranya melakukan penunjukan 31 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 15 Manajer Investasi. “Pagi tadi kami sudah mendapat kepastian laporan keuangan sudah akan diserahkan, dan insya Allah setelah lebaran akan diserahkan,” ucap dia.

Selain itu, BPKH juga telah membuat MoU atau kerja sama keuangan haji dengan Kementerian Keuangan, IDB (Islamic DeveIopment Bank), Adahi-IDB, PINA-Bappenas, dan penjajakan kerja sama dengan pemilik hotel dan katering di Arab Saudi. Anggito optimis kehadiran BPKH ke depannya akan meningkatkan manfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan maslahat bagi umat Islam.

“Mudah-mudahan seluruh investasi dapat dilaksanakan,” kata Anggito.

Di tempat yang sama, Wakil Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, dana Rp 150 triliun yang dikelola BPKH tersebut merupakan dana umat, sehingga harus digunakan untuk meningkatkan layanan haji. Menurut dia, setiap uang yang disimpan atau diinvestasikan pasti ada manfaatnya dan setiap tahun bertambah.

“Kalau dipergunakan untuk pelayanan haji, itu bisa mengurangi biaya haji, jadi nilai manfaatnya untuk masyarakat. Kalau dana haji untuk infrastruktur, itu tidak tepat,” kata Ace. (sumber: ROL/ihram.co.id)