Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi MA, memandang kunjungan KH Yahya Cholil Staquf, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang juga Katib Aam PBNU, ke Israel tidak perlu dilakukan.

Sebab menurutnya, kunjungan itu sangat bertentangan secara etika diplomasi, politik, dan agama. Juga secara gamblang menafikan dan mengabaikan kesepakatan extra ordinary summit OKI di Jakarta tentang penyelamatan Al-Quds Syarif (Baitul Maqdis).

“Apalagi kunjungan yang dibalut dengan ornamen budaya dilakukan saat ratusan warga Palestina dibunuh secara biadab oleh tentara Israel,” ucapnya kepada hidayatullah.com dalam pernyataannya, Ahad (10/06/2018).

Bila kunjungan itu tetap dilakukan, maka menurutnya itu akan menabrak rambu konstitusi dan merusak citra Indonesia serta mengganggu hubungan Indonesia dengan Palestina dan bangsa Arab.

“MUI minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi moral dan sebagainya dan administratif karena telah melakukan moral hazard yang sangat berbahaya bagi perjuangan bangsa Palestina,” tegasnya.

Ia menerangkan, alasan kunjungan yang disampaikan untuk mengubah konflik menjadi kerja sama adalah slogan yang absurd dan usang.

Sebab menurutnya, Israel menjadikannya sebagai jebakan untuk merayu pihak-pihak tertentu untuk menjadi mitranya guna memperbaiki citra negara Yahudi di dunia international.

“Kunjungan tersebut sangat melukai perasaan umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia yang cinta damai,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas membantah jika ada kerja sama antara NU dengan Israel.

“Tidak ada kerja sama NU dengan Israel. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada jalinan kerja sama program maupun kelembagaan antara NU dengan Israel,” ujar Robikin dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (09/06/2018). Sebelum itu, beredar secara viral di media sosial undangan dari salah satu kampus di Israel untuk PBNU. (sumber: hidayatullah)