Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin berpesan kepada para elite politik agar tidak alergi dan sinis terhadap agama. Karena, jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, sebuah negara-bangsa dengan ideologinya masing-masing, akan semakin kuat dengan etika dan moralitas keagamaan.

Hal itu disampaikan Din dalam pidatonya pada The 2nd Baku Summit of World Religious Leaders (Pertemuan Puncak Para Tokoh Agama Dunia Baku Kedua) di Baku, Azerbaijan yang digelar pekan kemarin, Kamis-Sabtu (14-16/11/2019).

Dalam pidatonya, Din yang juga Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta, memesankan kepada para tokoh agama-agama dunia untuk mengawal negara-bangsa di mana mereka berada.

“Agama harus menjadi pemecah masalah kebangsaan (problem solver), bukan menjadi bagian dari masalah (part of the problem), apalagi menjadi pencipta masalah (problem maker),” ujarnya sebagaimana keterangan tertulisnya diterima hidayatullah.com semalam, Ahad (17/11/2019).

Oleh karena itu, lanjut Din, agama-agama harus mampu menampilkan paradigma etik bagi pembangunan nasional agar pembangunan tidak salah arah dan hilang mutiara moral. Sebab, menurutnya, jika salah arah dan kehilangan moral itu terjadi, maka peradaban akan berubah menjadi kebiadaban.

Pada bagian lain presentasinya, Din menegaskan bahwa radikalisme dan ekstremisme, apalagi dalam bentuk kekerasan (violent extreemism)) adalah berbahaya dan bersifat anti kemanusiaan.

Namun, Din Syamsuddin mengingatkan bahwa radikalisme dan ekstremisme tidak hanya bersifat keagamaan (religious radicalism), tapi juga bersifat non keagamaan seperti radikalisme sekuler (secular radicalism).

“Bahkan yang terakhir jika bercampur dengan kebebasan sehingga menjadi radikalisme sekuler-liberal menjadi lebih berbahaya karena sering merasuk ke dalam sistem kehidupan nasional seperti politik dan ekonomi,” ujarnya.

Radikalisme sekuler-liberal yang merasuki sistem politik dan ekonomi sesuatu negara, jelasnya, akan membuat negara itu rusak bahkan runtuh, serta akan meninggalkan ideologi negara yang ada.

Menurut Din, itulah yang dewasa ini menjadi fenomena di beberapa negara. Radikalisme sekuler-liberal masuk perlahan-lahan ke dalam sistem nasional suatu negara dan bahkan diadopsi sebagai sistem aktual dan operasional.

“Celakanya, banyak elite politik tidak menyadari, bahkan terbawa arus mengembangkan isu ancaman radikalisme agama, sementara mereka tengah mengancam eksistensi negara mereka sendiri,” ungkap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. (sumber: hidayatullah)