Organisasi Kerjasama Islam ( OKI ) mengatakan pihaknya menolak rencana perdamaian Timur Tengah buatan Donald Trump bertajuk ‘Kesepatakan Abad Ini‘, yang diluncurkan minggu lalu, dengan memutuskan semua anggota tidak akan terlibat.

Sebanyak 57-anggota OKI, yang mengadakan pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Komite Eksekutif OKI hari Senin Jeddah Arab Saudi , mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “menyerukan semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau untuk bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikan dalam bentuk apa pun,” kutip Al Jazeera.

Pertemuan atas desakan Otoritas Palestina (OP), dilakukan dua hari setelah Liga Arab mengeluarkan keputusan menolak proposal Deal of The Century “Kesepakatan Abad Ini”, dengan mengatakan : “Itu tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina.”

Bertempat di Gedung Putih hari Selasa, Trumo dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan rencananya yang telah lama tertunda untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sebagai “win-wins solution” untuk kedua belah pihak.

Presiden AS mengatakan kesepakatan yang diusulkannya akan memastikan pembentukan solusi dua negara, menjanjikan warga Palestina negara mereka sendiri (Negara Palestina Baru) dengan ibu kota baru di Abu Dis, sebuah pinggiran kota di luar Yerusalem (Baitul Maqdis). Trump juga mengatakan Yerusalem akan menjadi “ibu kota yang tidak terbagi” bagi Israel . Sementara Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang kini diduduki penjajah Israek adalah bagian dari negara masa depan Palestina.

Para pemimpin Palestina, yang absen selama pengumuman dan telah menolak proposal Trump tersebut bahkan sebelum, mengecam rencana tersebut dengan menyebutnya “Deklarasi Balfour baru” yang sangat menguntungkan penjajah dan akan menolak mereka sebagai negara merdeka yang layak.

OKI mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter pada hari Ahad bahwa “pertemuan komite eksekutif terbuka” tingkat menteri luar negeri (the OIC Executive Committee at the Level of Foreign Ministers ) akan “membahas posisi organisasi setelah pemerintah AS mengumumkan rencana perdamaiannya”.

Dengan negara-negara anggota dari empat benua, OKI adalah organisasi antar pemerintah terbesar kedua di dunia setelah PBB , dengan populasi kolektif mencapai lebih dari 1,8 miliar.

Mayoritas negara anggotanya adalah negara-negara mayoritas Muslim, sementara yang lain memiliki populasi Muslim yang signifikan, termasuk beberapa negara Afrika dan Amerika Selatan. Sementara 22 anggota Liga Arab juga merupakan bagian dari OKI, organisasi ini memiliki beberapa negara anggota non-Arab yang signifikan, termasuk Turki, Iran dan Pakistan. Ia juga memiliki lima anggota pengamat, termasuk Rusia dan Thailand.

Sementara itu, Iran pada hari Senin menuduh saingan regionalnya Arab Saudi memblokir pejabatnya dari menghadiri pertemuan OKI. “Pemerintah Arab Saudi telah mencegah partisipasi delegasi Iran dalam pertemuan untuk memeriksa rencana ‘kesepakatan abad ini’ di markas besar Organisasi Kerjasama Islam,” kantor berita Fars mengutip Abbas Mousavi, juru bicara kementerian luar negeri Iran , seperti yang dikatakan.

Mousavi mengatakan Iran – salah satu negara yang sangat mengecam rencana Trump – telah mengajukan keluhan kepada OKI dan menuduh saingan regionalnya menyalahgunakan posisinya sebagai tuan rumah bagi markas besar organisasi itu.

Tidak ada komentar langsung dari pejabat Saudi.

Menyusul pembukaan rencana Trump, kementerian luar negeri Saudi menyatakan penghargaan atas upaya Trump dan dukungan untuk negosiasi perdamaian langsung di bawah naungan Washington, sementara media pemerintah melaporkan bahwa Raja Salman telah memanggil Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk meyakinkan dia tentang komitmen tak tergoyahkan Riyadh untuk penyebab Palestina.

Pengumuman rencana Trump mendapat tanggapan beragam dari negara-negara Arab. Para pengamat mengatakan reaksi itu merupakan indikasi perpecahan di antara negara-negara Arab dan ketidakmampuan mereka untuk memprioritaskan penderitaan rakyat Palestina atas agenda ekonomi domestik dan perhitungan politik sehubungan dengan pemerintahan Trump. (sumber: hidayatullah)