Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, resmi menandatangani dekret untuk membebaskan 1.500 tahanan Taliban. Kebijakan ini merupakan langkah untuk memulai pembicaraan langsung dengan kelompok bersenjata itu untuk mengakhiri perang 18 tahun di Afghanistan.

Dilansir dari Al-Jazeera, Ashraf memberikan persyaratan bahwa semua tahanan Taliban yang dibebaskan harus memberikan jaminan secara tertulis untuk tidak kembali ke medan perang.

“Presiden Ghani telah menandatangani dekret yang akan memfasilitasi pembebasan para tahanan Taliban sesuai dengan kerangka kerja yang diterima untuk dimulainya negosiasi antara Taliban dan pemerintah Afghanistan,” juru bicara Ghani, Sediq Sediqqi, menuliskannya di Twitternya, @sediqsediqqi, Rabu (11/03/2020).

Menurut dekret tersebut, proses pembebasan tahanan akan dimulai dalam empat hari. Mereka belum menjabarkan secara terperinci tentang bagaimana para tahanan akan dibebaska secara sistematis untuk melanjutkan perjanjian damai yang disepakati.

Sebagaimana diketahui bahwa pembebasan tahanan adalah bagian dari kesepakatan yang ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS) dan Taliban bulan lalu. Kesepakatan damai itu yang akan memungkinkan pasukan AS dan pasukan NATO menarik diri dari Afghanistan untuk mengakhiri perang selama 18 tahun.

Sebelumnya pada hari Selasa, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen mengatakan dalam sebuah kicauan di sosial medianya yang mengatakan bahwa kelompoknya telah menyerahkan daftar 5.000 tahanan ke AS dan sedang menunggu agar keseluruhannya dapat segera dibebaskan. Di hari yang sama, seorang pemimpin senior Taliban yang berdomisili di Doha Qatar mengatakan telah mengirimkan kendaraan untuk membawa 5.000 tahanan itu.

“Setelah pembicaraan kami dengan Zalmay Khalilzad (utusan khusus AS untuk Afghanistan) pada hari Senin, di mana dia menyampaikan kepada kami pembebasan 5.000 tahanan kami, kami mengirim kendaraan untuk menjemput mereka,” kata dia.

Selain ketegangan antara Presiden Ashraf dan Taliban, perseteruan politik yang meningkat antara dia dan rivalnya dalam pilpres Afghanistan, Abdullah Abdullah, juga telah memperumit kekacauan politik di negara itu. Ashraf dilantik untuk masa jabatan kedua pada hari Senin lalu, tetapi upacara pelantikan dirusak oleh serangan roket.

Abdullah, yang menolak menerima hasil pemilu yang dirilis bulan lalu, juga mengadakan upacara pelantikannya sendiri pada hari yang sama. Sementara itu pada hari Selasa, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi AS tentang kesepakatan antara AS dan Taliban, sebuah dukungan yang jarang dikeluarkan dari perjanjian dengan kelompok bersenjata.

Sebelum ini AS telah menarik pasukannya dari Afghanistan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Taliban. AS sepakat mengurangi pasukannya dari 12.000 menjadi 8.600 dalam 135 hari sejak penandatanganan perjanjian. Penarikan ini perupakan syarat dari perjanjian damai bersejarah yang ditandatangani oleh AS dan Taliban pada 29 Februari lalu. (sumber: hidayatullah)