Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Vaksin Nusantara yang diperkasai oleh eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap mengikuti kaidah ilmiah. Dia mengatakan meski Indonesia berupaya menciptakan vaksin dan obat Covid-19 mandiri, tapi harus sesuai kajian santifik.

“Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin Merah Putih, dan vaksin Nusantara, yang terus harus kita dukung. Tapi, untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik,” kata Jokowi dalam pidato yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/03/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.

“Persayaratan dan tahapan ini penting dilakukan, untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya,” jelasnya

Jokowi melanjutkan jika semua tahapan sudah dilalui kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyatakan vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah klinis. Penny juga menyoroti Vaksin Nusantara tak lewati uji praklinis kepada hewan. Karena itu, BPOM belum berani memberi izin untuk memulai uji klinis ke manusia.

“Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr. Kariadi,” kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/03/2021).

Usai pernyataan itu, sejumlah anggota dewan mencecar BPOM dan Kementerian Kesehatan yang hadir dalam rapat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menuding BPOM tak independen karena menghambat proses Vaksin Nusantara.

Di rapat yang sama, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyerukan untuk membuang vaksin dari luar negeri. Ia beralasan BPOM pilih kasih dalam menguji Vaksin Nusantara.

“Saya minta, setiap vaksin yang datang ke RI ini protokolnya dibuat sama. Tolong itu AstraZeneca jangan pakai dulu, kalau perlu buang saja itu lalu pulangkan, walaupun itu vaksin gratis. Karena protokolnya tidak sama dengan kemarin Sinovac itu,” kata Saleh. (sumber: hidayatullah)