Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Imarah Islam Afghanistan, dalam pertemuan dengan beberapa pejabat perguruan tinggi swasta, membahas isu larangan pendidikan anak perempuan. Mereka membahas peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan menyampaikan masalah dan saran mereka, demikian lansir Bakhtar News Agency Ahad, (25/12/2022), sebuah situs berita lokal Afghansitan.

Menteri, Mawlavi Nada Mohammad Nadim, berkata: “Kementerian dan Imarah Islam Afghanistan tidak menentang pendidikan pemuda di negara ini, tetapi percaya pada peningkatan dan pengembangannya dalam terang arahan agama dan nilai-nilai nasional negara tersebut.”

Mawlavi Nadim, menunjuk pada keputusan baru-baru ini yang mengindahkan lembaga pendidikan. “Keputusan baru-baru ini tidak mengatakan apa pun yang menentang pendidikan anak perempuan,” katanya.

Dia meminta para pejabat lembaga pendidikan negara untuk merevisi diri sesuai dengan aturan administrasi Imarah Islam dan prinsip hukum Kementerian Pendidikan Tinggi.

Nadim berjanji untuk mengatasi masalah utama perguruan tinggi swasta, mengatakan bahwa komisi bersama harus dibentuk oleh perwakilan dari lembaga ini dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengatasi masalah sektor pendidikan tinggi swasta.

Perwakilan perguruan tinggi, sambil memastikan pelaksanaan putusan Imarah Islam dan prinsip yang sah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, mengajukan serangkaian permintaan dan beberapa masalah mereka. Sementara itu, Menteri Nadim berjanji untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah pendidikan tinggi negara.

Alasan menunda

Mohammad Nadim mengatakan bahwa sejumlah reformasi yang direncanakan Imarah Islam Afghanistan tidak diterapkan pada sektor pendidikan tinggi selama 16 bulan terakhir. Kepada RTA, Nadim memaparkan empat alasan ditutupnya sementara perguruan tinggi bagi para mahasiswi.

Dia mengatakan keberadaan perempuan di asrama dan kedatangan mereka dari provinsi lain tanpa pendamping laki-laki, kurangnya pengawasan jilbab, kelanjutan co-edukasi, dan adanya beberapa fakultas yang dianggap kurang tepat untuk anak perempuan karena dinilai bertentangan dengan “syariat dan kebanggaan Afghanistan.”

“Kurikulum saat ini setidaknya ada 160 bidang. Ada beberapa bidang yang kontras dengan martabat dan kebanggaan perempuan dan budaya Afghanistan. Jurusan teknik dan pertanian adalah bagian di antaranya,” kata Nadim.

Mengecam Barat

Dia menjelaskan Imarah Islam Afghanistan tetap berkomitmen terhadap hak-hak perempuan dalam urusan pendidikan berdasarkan hukum syariah. “Ini adalah tanggung jawab (Imarah Islam) untuk memberikan hak kepada setiap orang,” katanya.

Menanggapi berbagai reaksi terkait penghentian pendidikan tinggi bagi perempuan, Nadim mengatakan masyarakat internasional tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan. “Kami meminta mereka untuk tidak mencampuri urusan internal kami. Di satu sisi, mereka menyerukan untuk memastikan hak-hak saudara perempuan kita, sementara di sisi lain, mereka memberlakukan pembatasan terhadap umat Islam di negara ini,” kata Nadim.

Pada hari Selasa, Kementerian Pendidikan Tinggi dalam sebuah pernyataan memerintahkan institusi publik dan swasta untuk menangguhkan kelas untuk siswa perempuan hingga pengumuman berikutnya.* (sumber: hidayatullah)