Anggota Dewan Kemanan Nasional AS Beragama Islam Mengundurkan Diri
Mantan Anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC) dan penasihat keamanan era Presiden Obama yang beragama Islam, Rumana Ahmed menyatakan mengundurkan diri setelah delapan hari bekerja di White House (Gedung Putih) bersama Donald Trump.
Dia mengatakan kebijakan larangan masuk Amerika Serikat (AS) bagi warga tujuh negara mayoritas Muslim sebagai faktor utama pengunduran dirinya.
“Saya sadar saya tak bisa bekerja lebih lama di bawah pemerintahan yang menilai saya dan orang seperti saya bukan sebagai rakyat tetapi sebagai ancaman,” katanya. “Rencana pemerintah merevisi program Melawan Ekstremisme Kekerasan agar hanya fokus pada umat Muslim dan menggunakan istilah-istilah seperti ‘teror Islam radikal’, melegitimasi propaganda ISIS dan membuat ekstremisme supremasi kulit putih yang berbahaya meningkat,” kutip The Atlantic, Kamis (23/02/2017).
Rumana Ahmed memulai bekerja di Gedung Putih sejak 2008 dan memutuskan tetap mengabdi di era Donald Trump dengan harapan dapat memberikan “pandangan bernuansa lebih Islami dan pandangan Muslim Amerika kepada presiden baru dan para pembantunya”.
“Seperti Muslim Amerika lainnya, saya menyaksikan Trump dengan penuh ketakutan sepanjang 2016 saat dirinya menjelek-jelekkan komunitas kami. Meskipun begitu, atau mungkin karena itulah, saya merasa harus bertahan di NSC pada pemerintahan Trump,” tulis Ahmed dalam artikel berjudul “I Was a Muslim in Trump’s White House” di The Atlantic hari Kamis.
Rupanya, Rumana hanya mampu bertahan delapan hari saja, tepatnya sampai pada tanggal 27 Januari 2017, saat Donal Trump menandatangani perintah yang melarang warga 7 Negara Muslim (Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman) masuk AS selama setidaknya 90 hari.
Rumana Ahmad adalah anak seorang imigran Bangladesh. Diterima bekerja di White House tahun 2008 setelah lulus dari George Washington University. Dia pertama kali bekerja sebagai karyawan magang di Gedung Putih pada 2008 di bagian korespondensi kepresidenan. Lalu dipromosikan menjadi staf di kantor urusan keterlibatan publik, masih di lingkungan Gedung Putih. (sumber: hidayatullah)
Naskah Terkait Sebelumnya :
Indeks Kabar
- Inilah 9 Negara yang Menolak Resolusi PBB soal Status Yerusalem
- Gereja Anglikan Australia Dapat 1.115 Pengaduan Pencabulan Terhadap Anak
- OKI Menolak Rencana ‘Kesepakatan Abad Ini'
- 200 Masjid di Inggris Lakukan Open House, Layani Dialog Antar Agama
- Kapolri Izinkan Polwan Gunakan Hijab
- KJRI Jeddah Rayakan Idul Fitri Bersama Masyarakat Menikmati Kuliner Nusantara
- Youtuber Belanda Buat Eksperimen Sosial “Al-Quran” Isi Bibel
- LSM Turki Bangun 1600 Rumah untuk Rohingya di Bangladesh
- 2.245 Jamaah Haji Kloter Satu hari ini Tiba di Madinah
- Standardisasi Khatib, Komnas HAM: Bagaimana dengan Pendeta?
-
Indeks Terbaru
- Dulu Berpikir Islam Sarang Teroris Juga Biang Poligami, Armina Kini Bersyahadat dan Mualaf
- Kisah Penyembah Api yang Mencari Hidayah dan Masuk Islam
- Hikmah Puasa Sunnah 6 Hari di Bulan Syawal
- Kebaikan Rasulullah Terhadap Musuh-Musuhnya
- Google Kembali Pecat Karyawan Gegara Demo Israel, Total Capai 50
- Aktor dan Model Belanda Donny Roelvink Masuk Islam
- Lebih dari 16.000 Madrasah di Uttar Pradesh India Ditutup
- Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir-Batin
- Baznas Tolak Bantuan Palestina dari McDonald’s Indonesia
- Malam Lailatul Qadar, Malaikat Berhamburan ke Bumi
Leave a Reply