Pemerintah Myanmar membentuk Komisi Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Rakhine, menurut pihak berwenang Senin, 30 Juli 2018, di tengah seruan bertanggungjawab atas pembersihan etnis muslim Rohingya.

Komisi beranggota empat orang itu terdiri atas dua anggota lokal dan dua anggota internasional, diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kenzo Oshima, menurut pernyataan Kantor Presiden Myanmar.

Manalo (82), seorang mantan wakil menteri luar negeri, akan memimpin komisi tersebut.Sementara anggota lokalnya meliputi pengacara Mya Thein serta ekonom dan mantan pejabat PBB Aung Tun Thet.

Aung Tun Thet tahun lalu ditunjuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi menjadi sebagai tokoh kunci dalam tanggapan Myanmar terhadap krisis Rohingya, dan pada April mengatakan kepada harian Bangladesh bahwa Myanmar “tidak berniat melakukan pembersihan etnis”.

“Komisi Independen ini akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu terkait menyusul serangan-serangan teroris ARSA” menurut pernyataan kantor Presiden Win Myint merujuk kepada Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, sebuah kelompok bersenjata Rohingya yang terpaksa harus mengangkat senjata untuk bertahan dari kekejaman militer.

Lebih dari 700.000 orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat Myanmar setelah tindakan keras militer yang dimulai Agustus tahun lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan ARSA terhadap pos keamanan.

Pernyataan Kantor Presiden Myanmar pada Senin menyebut panel itu “bagian dari inisiatif nasional untuk mengupayakan rekonsiliasi, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine.”

Komisi itu adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di negara bagian Rakhine, yang diistilahkan PBB sebagai “contoh buku teks pembersihan etnis”, demikian menurut siaran kantor berita Reuters dikutip Antara. (sumber: hidayatullah/reuters/antara)